Peraturan Pertanahan

Undang Undang Nomor 28 Tahun 1956
Tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah Perkebunan

Undang Undang Nomor 29 Tahun 1956
Tentang Peraturan Dan Tindakan Mengenai Tanah Perkebunan

Undang Undang Nomor 3 Tahun 1960
Tentang Pengesahan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1955 No. 15) Tentang Penunjukan Pelabuhan Palembang Menjadi Perusahaan Negara Dalam Arti "Indische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419) Menjadi Undang-Undang

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960
Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang Undang Nomor 16 Tahun 1985
Tentang Rumah Susun

Undang Undang Nomor 11 Tahun 1992
Tentang Dana Pensiun

Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996
Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

Undang Undang Nomor 21 Tahun 1997
Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2000
Tentang Perubahan Atas UU Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004
Tentang Perbendaharaan Negara

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004
Tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004
Tentang Wakaf

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007
Tentang Penanaman Modal

Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007
Tentang Penataan Ruang

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953
Tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 223 Tahun 1961
Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 4 Dan Pasal 5 UU Nomor 3 Prp Tahun 1960 Tentang Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warganegara Belanda

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963
Tentang Penunjukan Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994
Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996
Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996
Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988
Tentang Rumah Susun

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998
Tentang Penggabungan Peleburan Dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998
Tentang Peraturan Jabatan PPAT

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1999
Tentang Perubahan Kedua PP Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2000
Tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2004
Tentang Perusahaan Umum Perumahan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004
Tentang Penatagunaan Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006
Tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008
Tentang Perubahan Atas PP Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008
Tentang Perubahan Ketiga PP Nomor 48 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010
Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 lampiran


KEPPRES No.32 Tahun 1979
Tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat

Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965
Tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara

Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966
Tentang Pendaftaran Hak Pakai Dan Hak Pengelolaan

Perdirjen-Agraria Nomor 3 Tahun 1968
Tentang Pelaksanaan Peraturan Presidium Kabinet Nomor 5/Prk/1965

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 7 Tahun 1996
Tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1997
Tentang Pemetaan Penatagunaan Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997
Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1997
Tentang Pemberian Hak Milik RSS/RS

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1998
Tentang Pelimpahan Wewenang Pengangkatan Dan Pemberhentian Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1998
Tentang Surveyor Berlisensi

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1998
Tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 6 Tahun 1998
Tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999
Tentang Izin Lokasi

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999
Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999
Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1991
Tentang Konsolidasi Tanah

Peraturan Kepala BPN RI Nomor 7 Tahun 2007
Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah

Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2006
Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2006
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2006 Lampiran
Lampiran

Peraturan Kepala BPN RI Nomor 4 Tahun 2006
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan

Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 15 Tahun 1997
Tentang Perubahan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1997 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Sangat Sederhana (Rss) Dan Rumah Sederhana (Rs)

Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 16 Tahun 1997
Tentang Perubahan Hak Milik Menjadi Hak Guna Bangunan Atau Hak Pakai Dan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Pakai

Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1998
Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang Telah Dibeli Oleh Pegawai Negeri Dari

Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 6 Tahun 1998
Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal

Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan KBPN No.422/2004 dan No.3/SKB/BPN/2004 tanggal 19 Oktober 2004
Tentang Sertipikasi Tanah Wakaf

SE KBPN 500-1255 1992
Perihal Petunjuk Pelaksana tentang Tata Cara Pengurusan Hak Dan penyelesaian Sertipikat Tanah yang dikuasai oleh Instansi Pemerintah

SE Kepala BPN Nomor 600-1900 tanggal 31 Juli 2003
Perihal Pengenaan Tarif Pelayanan Pengukuran Dan Pemetaan, Pendaftaran Tanah, Pemeliharaan Data Pertanahan Dan Informasi Pertanahan Sesuai PP Nomor 46 Tahun 2002

Peraturan Presidium No.5/Prk/1965
Penegasan Status Rumah/ Tanah Kepunyaan Badan-Badan Hukum Yang Ditinggalkan Direksi/ Pengurusnya

Permendagri No.5 Tahun 1974
Tentang Ketentuan Mengenai Penyediaan Pemberian Tanah Perusahaan